Makna Ganda Kata “Ibu” Sebagai Idealisasi Perempuan Pada Masa Orde Baru

Orba

Tulisan ini berawal dari Tugas UTS mata kuliah Pengantar Kajian Budaya dengan tema tulisan “Gender dan Bahasa dan perspektif budaya”. Karena sayang saya nulis sampai hampir 1000 kata (ya maaf masih pemula, baru segitu udah bangga) dan hanya dibaca oleh dosen kesayangan, jadi, ya.

Di dalam masyarakat sosial dengan budaya patriarki, sudah lumrah pasalnya jika kesejahteraan dan hak-hak wanita dikeduakan setelah laki-laki. Indonesia termasuk negara yang masih berbudaya patriarki hingga sekarang. Pihak laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar dan peran yang lebih menentukan dalam berbagai proses sosial dibandingkan dengan perempuan, termasuk dalam pengambilan keputusan di sebuah keluarga, laki-laki dianggap lebih berwenang (Sugihastuti, Saptiawan, 2007 : 82).

Kebudayaan patriarki ini merupakan hasil dari proses berulang di mana sejak kecil perempuan diajarkan untuk menjadi lemah lembut sedangkan laki-laki diajarkan untuk menjadi gagah dan kuat. Konsep feminitas dan maskulinitas telah ditanamkan sejak lahir, dalam norma masyarakat Indonesia, gender harus sejalan lurus dengan jenis kelamin. Hal ini menyebabkan adanya stereotip bahwa perempuan merupakan kaum yang lemah, sedangkan laki-laki ialah kaum yang kuat (Sugihastuti, Saptiawan, 2007 : 83).

Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan kekuasaan totaliter dan berwatak patriarkal (Wieringa, 1999: xlvii) membuat peran perempuan dalam tatanan sosial semakin mengalami penurunan. Organisasi perempuan mengalami degradasi peran sejak ‘dikalahkan’nya Gerwani yang dituduh memiliki afiliasi dengan PKI dan dilambangkan sebagai perempuan komunis dengan penyimpangan perilaku seksual. Mereka dituduh menari setengah telanjang di depan para jenderal yang disiksa oleh anggota pria PKI dan setelah itu melakukan pesta seks. Sesungguhnya propaganda Orde Baru ini merupakan bentuk dari ketakutan mereka akan kaum intelektual di kalangan perempuan. Anggota Gerwani mayoritas adalah kaum pendidik, aktivis buruh dan tani. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mandiri secara pemikiran, intelek, dan ekonomi.

Dalam teori patriarki, laki-laki dapat memiliki kekuasaan di atas perempuan karena inferioritas perempuan secara intelek dan ekonomi. Perempuan yang hanya dididik untuk macak, manak, dan masak tidak akan maju secara intelektual sehingga tidak dapat memiliki pendirian sendiri dan juga tidak memiliki hak ekonomi sehingga terpaksa harus bergantung pada ayah atau suaminya.

Pemerintahan Orde Baru yang patriarkal berusaha meredam kekuatan intelektual perempuan dengan menanamkan yang disebut Julia Suryakusuma sebagai ideologi Ibuisme. Ibuisme adalah doktrin patriarkis Orde Baru yang membatasi gerak perempuan di rumah saja tanpa memberi kekuatan sosial ataupun politik. Di satu sisi, panggilan “Ibu” seperti penghormatan tertinggi terhadap perempuan akan tetapi di sisi lain panggilan tersebut sebenarnya hanyalah suatu upaya untuk mengingatkan perempuan akan “kodrat”nya yang dikukuhkan dalam masyarakat sebagai seorang yang merawat dan menurut.

Istilah ibuisme sendiri lahir dari konsep housewifization yang dikemukakan oleh Maria Mies (1986: 110).

But I would like to point out that housewifization means the externa1ization, or ex-territorialization of costs which otherwise would have to be covered by the capitalists. This means women’s labour is considered a natural resource, freely available like air and water.

Sedangkan Julia Suryakusuma pada acara diskusi “Citra Dharma Wanita dalam Konstruksi Sosial” di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki, Jakarta (06/10/2015) mengatakan bahwa “Ibuisme negara terjadi karena negara mengkonstruksikan perempuan sebagai pelaku pekerjaan domestik sehingga perempuan pada saat itu menjadi angkatan kerja kapitalisme yang tidak dibayar.” Dua hal tersebut senada dengan gerakan Feminisme Marxis, dominasi laki-laki atas perempuan merupakan produk dominasi modal atas buruh (Walby, 1990: 5). Contohnya di dalam keluarga patriarki di mana yang melakukan pekerjaan rumah adalah sang ibu atau anak perempuannya, mereka dijadikan buruh rumah tangga yang tidak diberi upah hanya karena peran perempuan dalam tatanan keluarga patriarkal.

 

Melalui Panca Dharma Wanita, Orde Baru seakan menetapkan bahwa kaum perempuan harus mengikuti budaya “ikut suami” (Surayakusuma, 2011: 17). Panca Dharma Wanita sangat membatasi dan mengatur perempuan, membuat perempuan hanya memiliki satu pandangan yaitu cara hidup domestik tanpa politik. Hal ini dapat dilihat dari isi Panca Dharma Wanita sendiri:

  1. Wanita sebagai pendamping yang setia.
  2. Wanita sebagai pengelola rumah tangga.
  3. Wanita sebagai pendidik dan penerus keturunan anak.
  4. Wanita sebagai pencari nafkah tambahan.
  5. Wanita sebagai warga Negara dan anggota masyarakat yang berguna.

Dari kelima poin tersebut, dapat terlihat jelas bahwa idealisasi perempuan pada masa Orde Baru adalah perempuan yang penurut dan perawat. Satu-satunya ayat di mana perempuan diperbolehkan memasuki sektor ekonomi adalah jika dan hanya jika hal tersebut untuk mencari nafkah tambahan.

Organisasi perempuan pada masa Orde Baru sangat berbeda dengan organisasi perempuan sebelumnya seperti Gerwani. Pada masa Orde Baru, organisasi perempuan yang ada pada saat itu berada dalam tubuh Kowani (Kongres Wanita Indonesia), tetapi hanya ada tiga organisasi besar yaitu Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK. Dharma Wanita adalah organisasi istri pegawai negeri, Dharma Pertiwi adalah organisasi istri anggota militer, sementara PKK pada jaman itu lebih diurus oleh istri kepala daerah/desa. Dapat dilihat bahwa cengkraman pemerintah terhadap ketiga organisasi perempuan tersebut sangatlah kuat. Organisasi ini pun dijadikan instrumen oleh pemerintah untuk mengendalikan masyarakat agar mencapai tujuan negara.

Meskipun peran wanita pada masa orde baru dibatasi, beberapa wanita berhasil mencapai sektor ekonomi walaupun sebagian besar menjadi sekretaris, sebuah jabatan yang sesungguhnya juga bentuk patriarki. Akan tetapi, wanita karir pada masa Orde Baru harus menghadapi cobaan baru lagi, yaitu ekspektasi peran ganda. Walaupun kaum wanita ikut bekerja pada masa pembangunan, bukan berarti mereka dapat melupakan kodratnya sebagai seorang ibu yang akan melahirkan, menyusui, membimbing, dan mengarahkan putra-putrinya (Manus, dkk., 1993: 9).

Tuntutan peran ganda terhadap perempuan tentu tidak adil dikarenakan kaum pria tidak mendapatkan tuntutan untuk mengurus rumah dan keluarga selain mencari nafkah. Maka dari itu, doktrin ibuisme negara yang melekat pada perempuan masa Orde Baru membuat perempuan amat sangat tertekan secara ekonomi, di satu sisi jika mereka tidak bekerja maka mereka akan sangat bergantung pada suami atau ayah, sedangkan di sisi lain jika mereka bekerja maka mereka juga harus tetap mengurus rumah dan keluarga, menjadi ibu seperti biasa. Sebuah pisau dengan dua belati.

 

Referensi:

Manus, M., Ohorella, G., Sutjianingsih, S., Kuswiah, W., Wulandari, T., & Said, Y. (1993). Peranan Wanita Pada Masa Pembangunan. (Iskandar, Ed.). Jakart: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Mies, M. (1986). Patriarchy and Accumulation On A World Scale. Zed Books.

Sugihastuti, & Saptiawan, I. H. (2007). Gender dan Inferioritas Perempuan: Praktik Kritik Sastra Feminis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryakusuma, J. (2011). Ibuisme Negara. Jakarta: Komunitas Bambu.

Walby, S. (1990). Teorisasi Patriarki. (S. O. Pavitrasari, Ed.). Yogyakarta: Jalasutra.

Wolfman, B. R. (1989). Peran Kaum Wanita. Yogyakarta: Kanisius.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s